SKI | Lotim – Salah seorang mantan pejabat birokrasi di Lombok Timur,Abdul Wahid mengatakan banyaknya ASN,PPPK dan Honda serta para perangkat desa ikut berpolitik baik dalam Pileg maupun Pilkada Lotim tentunya tidak terlepas dari pemimpin yang ada diatasnya memberikan contoh.
Maka kita tidak bisa menyalahkan ASN,PPPK,Honda maupun perangkat desa ikut berpolitik terlebih lagi dalam Pilkada untuk menentukan siapa pemimpin yang akan dipilih nantinya.
” Kalau saya melihat ASN,PPPK,Honda sampai perangkat desa ikut berpolitik karena pemimpin diatasnya memberikan contoh seperti makanya yang dibawah ikut-ikutan,” tegas Wahid kepada media ini, Selasa (9|7).
Lanjutnya, setiap pimpinan merupakan imam bagi bawahannya atau stafnya,maka ajaklah dengan memberikan contoh ketika memerintahkan ruku’ maka sebagai imam ruku’lah dan begitu seterusnya.
Begitu juga dalam memandang kontentasi politik apabila ingin memupuk netralitas jangan sebagai pemimpin hanya memberlakukan pada komunitas tertentu saja, akan tapi berlakukanlah secara menyeluruh dengan tidak pandang bulu. Seperti itulah cara untuk menumbuhkan etika,karena norma selama ini sering dikesampingkan demi kepentingan.
” Kita semua tahu bahwa etika dan norma merupakan embrio lahirnya sebuah aturan yang kemudian disebut hukum dan harus berlaku secara umum sebagai salah satu syarat sebuah aturan,” ujarnya.
Wahid juga menambahkan kalau melihat di lingkup Pemkab Lotim hukum tajam ke bawah,sedangkan ada oknum pejabat eselon II yang diduga nyata-nyata melakukan pelanggaran politik tidak diberikan sanksi. Namun ketika anak buah melakukan pelanggaran cepat ditindak tegas.
Seperti contoh Kepala BKPSDM Lotim politiknya nyata,dengan balihonya terpasang dimana-mana sebagai calon Bupati Lotim,karena kalau berani tarung mundur dari ASN biar yang dibawah taat aturan.
” Anak buah berani melakukan karena ada yang dicontoh pejabat yang diatas,maka jangan salahkan yang dibawah,” tambahnya. (Sul).
