SKI | Lotim – Ketua Forum Rakyat Bersatu (FRB) Lombok Timur,Eko Rahardi mendesak aparat penegak hukum baik kepolisian,kejaksaan dan Komisi Pemberantas Korupsi (KPK) untuk turun menindaklanjuti temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI mengenai pengadaan sarung pokir tahun 2023 lalu senilai Rp 8,4 Milyar.
Sementara temuan BPK diduga tidak tepat sasaran atau penyalurannya, apalagi dari 40 kelompok yang mengajukan proposal sebanyak 36 kelompok. Maka ini tentunya sudah jelas ada indikasi dugaan perbuatan melawan hukum.
” Kami Desak APH segera turun menindaklanjuti, terlebih lagi KPK harus turun kerena nilainya cukup pantastis,” tegas Eko Rahardi, Selasa (2|7).
Ia mengatakan pihaknya meminta keseriusan APH untuk menindaklanjutinya apa yang menjadi temuan tersebut,apalagi sudah jelas dalam temuan apa yang menjadi masalah.
” Tinggal kita lihat keseriusan APH untuk menindaklanjuti temuan BPK,berani enggak nantinya,” ujarnya.
Eko juga menambahkan selain pihak APH juga perlu menindaklanjuti pokir lainnya,karena diduga banyak yang tidak tetap sasaran dalam penyaluran pokir terutama bantuan kelompok.
” Pokoknya harus diusut semua pokir dewan di Lotim,” pintanya.
Ketua DPRD Lotim, Murnan saat dikonfirmasi bungkam tidak berani menjelesan penjelasan terkait dengan pokir dewan yang menjadi temuan BPK. (Sul).
