SKI – Jakarta – Demikian pernyataan dari Ketua Umum DPN Gerakan Rakyat Cinta Tanah Air (Gercin-NKRI) ketika mengadakan diskusi kebangsaan dengan mengangkat tema ‘Papua Membara ! Ada Apa Dengan Papua ?. Hadir sebagai pembicara adalah Hendrik Yance Udam Ketua Umum DPN Gercin-NKRI dan Aznil Tan seorang Aktifis 98 di Benhil Jakarta Pusat, Jum’at Sore, (14/12/18). Disaat Indonesia akan menyelenggarakan perhelatan akbar, Pemilu 2019 tiba-tiba publik dikejutkan oleh peristiwa tragis pembantaian
pekerja Trans Papua di Kabupaten Nduga Provinsi Papua yang dilakukan oleh Kelompok Kriminal Bersenjata ( KKB ) beberapa waktu lalu.
Menurut Hendrik Yance Udam, Ketua umum DPN Gercin-NKRI (Tokoh Papua) bahwa masalah itu seharusnya diserahkan sepenuhnya kepada aparat hukum dalam menyelesaikan persoalan-persoalan secara bermartabat dan intelektual serta mencari solusi strategis untuk persoalan – persoalan papua.
”Kami minta kepada elit-elit politik nasional jangan menyuarakan statement-statement yang dapat memperkeruh suasana di dalam arena konflik. Seharusnya, mereka mengeluarkan statement yang bermartabat dan berintelektual sehingga mampu menyelesaikan persoalan-persoalan papua demi NKRI,” imbuhnya.
Hendrik berharap kepada Panglima TNI dan Kapolri dalam melakukan pendekatan-pendekatan kepada KKB agar melakukan dengan cara-cara yang humanis, bukan dengan cara kekerasan, karena KKB berlindung pada warga sipil, khawatirnya TNI/Polri dengan kekuatannya yang besar melakukan penyisiran dan mereka (KKB) bersembunyi dibalik masyarakat yang nantinya bisa menjadi isu nasional maupun internasional bahwa TNI/ Polri dianggap melanggar Ham.
Lanjut Hendrik, bahwa mereka itu (KKB) adalah pasukan sipil bersenjata yang bermotif ideologi kemerdekaan sehingga TNI/Polri haruslah berhati-hati dalam menyelesaikan persoalan-persoalan itu.
”Kompleksitas tersebut semakin parah, karena saya menduga ada ‘pesan-pesan sponsor’ dari pihak luar negeri, karena di tahun 2019 ini adalah tahun politik, dan setiap elemen-elemen politik pasti mempunyai ‘kepentingan’. Oleh sebab itu saya meminta kepada elit – elit politik nasional jangan hanya karena ingin menjadi presiden, lalu kita korbankan tanah Papua lepas dari NKRI. Itu berarti mengkhianati perjuangan bangsa kita, mengkhianati para pendahulu-pendahulu yang telah berjuang banyak untuk bangsa ini,” tegas Hendrik.
Selanjutnya, Hendrik bersama Gercin-NKRI akan tetap bergerak dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia bersama-sama dengan elemen lainnya untuk duduk dalam menyelesaikan persoalan – persoalan tersebut, kami minta juga ada penanganan khusus untuk tanah Papua agar papua itu dibagi ke berbagai provinsi sehingga adanya pemekaran ini, potensi konflik dan keamanan dapat diminimalisir, mungkin dengan melalui pendekatan-pendekatan kesejahteraan yang kita dorong. Sekali lagi, tanah Papua itu sudah final dengan NKRI,” tegasnya.
Hendrik merasakan tanah Papua sudah diperhatikan luar biasa oleh Bapak Jokowi, yang sudah membangun tanah Papua, biarkan beliau membangun tanah Papua, jangan ganggu lagi, biarlah kita terus bersama-sama menjaga Indonesia di bumi ini.
Sementara, Asril Tan aktifis 98, yang juga
Pembina Gercin-NKRI mengatakan bahwa kami akan melakukan sebuah aksi damai di depan Istana sekitar bulan Januari 2019, insha Allah dengan lima ribu massa untuk mendorong dan mendukung Bapak Jokowi dalam pembangunan di tanah Papua.
Penulis : Fri
Editor : Red SKI
Komentar