SKI | Lotim – Ketua Jaringan Kemandian Nasional (JAMAN) NTB,Andra Ashadi mengecam keras pernyataan pihak Kementerian Agama Lombok Timur yang mengatakan kalau kejadian dugaan pelecahan seksual yang yang dilakukan dua oknum pimpinan Pondok Pesantren (Ponpes) di Lotim tidak terjadi di Ponpes.
Sementara dalam kenyataan dilapangan justru berbanding terbalik pernyataan pihak Kemenag Lotim tersebut, maka tentunya ini yang namanya cari alasan pembenar tidak mau disalahkan.
” Kita kecam penyataan Kemenag Lotim tersebut,padahal kejadiannya di dugaan pelecehan seksual di Ponpes dikatakan tidak,” kata Andra Ashadi, Kamis kemarin (25|5).
Menurutnya kenyataan memang benar itu Ponpes, apakah terdaftar ataukah tidak,karena ada pimpinan maupun ustaz dan ustazahnya dan santrinya yang menandakan itu Ponpes.
Maka dengan adanya fakta ini pihak Kemenag Lotim melihat sepertinya ini cuci tangan dan tidak siap melihat menghadapi kenyataan yang ada terhadap persoalan ponpes tersebut.
” Harusnya Depag Lotim menjadikan momentum ini untuk mengevaluasi diri terutama dalam hal pengawasan di Ponpes,bukan malah sibuk mencari alasan pembenar dan cuci tangan agar tidak disalahkan,” ujar mantan Ketua LMND Lotim.
Ia juga menambahkan sesuai keterangan Kapolres Lotim di media massa terdapat lima kasus kekerasan seksual di lingkungan NTB,dimana tiga diantaranya terjadi di Lotim.Maka tentunya penjelasan itu terhadap lima kasus locus delikti atau kekerasan ini terjadi di lima pondok pesantren dalam konteks kekinian..
Kemudian jika sudah terdapat kasus di Ponpes tersebut maka tentunya harusnya kita tidak bisa pandang sebagai kasuistik, tetapi ini harus kita anggab darurat kejahatan seksual di lingkungan pondok pesantren.
” Depag Lotim harus menjawab keresahan masyrakat yang semakin meluas, karna kekinian banyak pondok pesantren yang berkualitas pun kena imbasnya dengan tingginya para wali santri yang mengeluarkan anaknya dari Ponpes,” tambahnya.
” Keresahan wali santri ini harus di jawab serius bukan malah cuci tangan mengatakan kejahatan seksual ini tidak terjadi di lingkungan Ponpes dan membangun pembenaran dengan tidak berizin,” tandasnya.
Oleh karena itu, Ketua JAMAN NTB menegaskan agi kalau benar tidak berizin meskipun ada Ponpes,akan tapi statemen pihak Kemenag Lotim justru menunjukkan kinerja Depag ini bobrok. Dengan menelanjangi dirinya,karena kata pikiran jika tidak berizin tapi kenapa dibiarkan beroperasi atau melakukan aktivitas.
Sementara satu sisi kita tidak ingin masyarakat resah berkepanjangan, sehingga terjadi tramua sosioligis dengan masyarakat enggan lagi masukkan anaknya ke Ponpes karena adanya kasus yang saat ini menjadi perpincangan publik.
” Harusnya Depag Lotim menjelaskan ke publik jika kekinian banyak orang tua wali santri yang mengeluarkan anaknya dari Ponpes terhadap persoalan yang terjadi,karena sekali lagi kami katakan adalah adalah darurat kejahatan seksual di lingkungan Ponpes,” pungkas Ketua JAMAN NTB,Andra Ashadi. (Sul).
