SKI| Lombok Tengah- Ketua DPRD Lombok Tengah, Lalu Ramdan mengatakan pada pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2025 ini belum ada pembahasan terkait program makan bergizi yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto.
Hal tersebut karena belum ada surat edaran terkait petunjuk teknis secara nasional dan pembahasan di daerah lainnya.
“Belum ada perintah teknis dari atas jadi tidak tahu hal apa yang harus kota anggarkan karena belum ada (perintah red.),” ujarnya kemarin (Sabtu(23|11).
Sementara itu jika nanti program tersebut diperintahkan secara mendesak maka tak menutup kemungkinan sejumlah pos anggaran akan direfoucusing, seperti pengalaman pada waktu penanganan covid – 19 dahulu.
“Apakah nanti ada perintah setelah pembahasan ini atau bagaimana nanti kita lihat,” ujarnya.
Lanjut ucap politisi Partai Gerindra tersebut mengatakan dalam program makan bergizi tersebut, semaksimal mungkin bagaimana memakai produk dan sumber daya yang ada di Lombok Tengah.
Tak terkecuali produsen pangan seperti pabrik tepung tapioka yang ada di Desa Pancor Dao, Kecamatan Batukliang.
Sementara itu ucap Ramdan sejumlah komoditas dari Lombok Tengah juga banyak dikirim ke luar daerah seperti produksi beras yang sudah surplus, begitu juga dengan produksi telur, daging ayam dan daging sapi kita juga insyaallah bisa mengcover kebutuhan program tersebut.
“Kalau susu kan harus dari luar, tepung mungkin tidak banyak digunakan,” ujarnya.
Sementara itu pada pembahasan rancangan APBD 2025 pihaknya di DPRD melihat sejumlah bidang masih menjadi perhatian prioritas seperti bidang pendidikan, infrastruktur dan kesehatan. (Riki).
