SKI l Lombok Timur-Kepala Desa Masbagik Utara Baru, M.Khairul Ihsan meminta Menteri Sosial RI untuk turun tangan ke Kabupaten Lombok Timur,guna mengecek carut marutnya pencairan bantuan sosial dari pemerintah pusat,baik itu Program Keluarga Harapan (PKH) maupun Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT).
” Buk Mensos RI harus turun tangan ke Lotim guna melihat carut marutnya bantuan sosial dari pemerintah pusat,termasuk mengambil langkah tegas dalam persoalan ini,” tegas Khairul Ihsan di kantornya, Kamis (7|10).
Menurutnya,pihaknya menduga ada permainan yang dilakukan oknum pendamping bersama dengan pihak bank dalam kasus terhambatnya bantuan sosial tersebut.
Seperti yang dialami ratusan warganya mendapatkan PKH maupun BPNT selama berbulan-bulan. Kemudian setelah kami bersama-sama mendemo bank penyalur bantuan tersebut baru bantuan itu masuk ke rekening penerima bantuan.
” Setelah kami demo bank penyalur baru bantuan warga yang berbulan-bulan belum masuk rekening, kemudian masuk ke rekening masing-masing,akan tapi jumlahnya bervariasi,” ujarnya.
Selain itu,tambah Kades MUB,ada warganya yang telah meninggal dunia antara empat tahun sampai enam tahun tetap mendapatkan bantuan sosial tersebut.Dengan belum diganti oleh pihak pendamping dengan yang lainnya.
Tapi yang menjadi pertanyaan kami kemana uang bantuan tersebut,kalau orang sudah meninggal dunia tetap mendapatkan bantuan tersebut,sehingga ini menjadi masalah.
” Ini kan aneh masak orang sudah meninggal dunia enam tahun tetap mendapatkan bantuan sosial,lalu uang bantuan itu dikemanakan dan siapa yang mencairkannya,” tambahnya.
Khaerul menandakan begitu juga masih saja ditemukan di warganya yang mendapatkan bantuan sosial tidak memegang buku rekening maupun ATM-nya. Tapi justru dipegang oleh pendampingnya,padahal sudah jelas dalam aturan tidak boleh diperkenankan pendamping memegang buku rekening maupun ATM dari KPM.
Sementara itu,pihaknya meminta juga kepada pihak bank penyalur untuk memberikan rekening koran terhadap warganya yang bermasalah dalam bantuan sosial tersebut. Tapi bukan rekening koran yang diberikan melainkan mutasi terakhir yang diberikan pihak bank.
” Maunya kita rekening koran maka akan terlihat uang bantuan yang masuk dan pengeluarannya,makanya kami suruh ganti dan kembalikan,” tandasnya seraya mengatakan kalau pihak bank dan pendamping tidak menyelesaikan maka kami akan Kepung lagi bank penyalur dengan jumlah massa lebih besar dari kemarin.
” Pokoknya banyak yang tidak beres dalam penyaluran PKH maupun BPNT di Lotim, dengan indikasi banyak permainan didalamnya,” papar Khairul seraya mengatakan Mensos RI harus bertindak tegas dengan segera turun ke Lotim melihat apa yang terjadi dibalik bantuan sosial itu.(Sam).
