SKI – Jakarta – Kementerian Perindustrian semakin gencar mendorong tumbuhnya wirausaha industri baru karena ikut berperan penting dalam menggerakkan roda perekonomian nasional. Sasaran ini perlu didukung dari keterlibatan perguruan tinggi untuk membuat kursus pendek atau lokakarya mengenai kewirausahaan.
“Hal ini sejalan dengan program prioritas pemerintah pada tahun depan, yang akan fokus membangun sumber daya manusia (SDM) berkualitas secara masif,” kata Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto mewakili Wakil Presiden pada Rapat Kerja Nasional Himpunan Pengusaha Muda Indonesia Perguruan Tinggi (Rakernas HIPMI PT) Tahun 2018 di Jakarta, Sabtu (9/12).
Menperin menjelaskan, modal besar Indonesia saat ini dalam menghadapi era revolusi industri 4.0, yaitu jumlah SDM. Terlebih lagi dengan adanya bonus demografi atau dominasi penduduk berusia produktif, yang potensinya akan dinikmati hingga tahun 2030.
“Berdasarkan pengalaman seperti Jepang, China Singapura dan Thailand, saat mereka mengalami bonus demografi, pertumbuhan ekonominya sangat tinggi. Oleh karenanya, kita perlu mengambil peluang itu melalui peran generasi muda atau generasi milenial yang akan menjadi leaders di 2030,” paparnya.
Untuk itu, menurut Airlangga, kunci suksesnya adalah meningkatkan kompetensi SDM agar mampu memberikan kontribusi signifikan bagi pertumbuhan ekonomi Indonesia. “Salah satunya yang perlu digenjot, dengan menumbuhkan wirausaha industri baru,” jelasnya.
Airlangga pun menargetkan kepada HIPMI PT dapat mencetak wirausaha pemula dari para anggotanya sebanyak satu juta orang. Hal ini guna memenuhi kebutuhan Indonesia sebesar 4 juta wirausaha baru untuk turut mendorong penguatan struktur ekonomi. Sebab, saat ini rasio wirausaha di dalam negeri masih sekitar 3,1 persen dari total populasi penduduk.
“Tolong dibuatkan short course atau workshop wirausaha di seluruh Indonesia. Buat target sampai satu juta orang. Kalau butuh fasilitasi, kasih tahu kami. Siapkan juga roadmap-nya,” ungkap Menperin. Upaya ini sejalan dengan implementasi Making Indonesia 4.0, dengan aspirasi besarnya menjadikan Indonesia masuk dalam jajaran 10 negara yang memiliki perekonomian terkuat di dunia pada tahun 2030.
Airlangga mengungkapkan, guna mencapai sasaran tersebut, Indonesia juga membutuhkan sebanyak 17 juta tenaga kerja yang melek teknologi digital. Ia merinci, 4,5 juta di antaranya adalah tenaga kerja sektor manufaktur dan 12,5 juta tenaga kerja di sektor jasa yang mendukung manufaktur. Apalagi, potensi era ekonomi digital akan meningkatkan nilai tambah terhadap PDB nasional sebesar 150 miliar dollar AS pada tahun 2025. “Kesempatan ini yang perlu pula kita rebut,” tegasnya.
Kemenperintelah memfasilitasi pembangunan gedung inkubasi bagi para pelaku usaha rintisan (startup) di beberapa wilayah di Indonesia, antara lain Bandung Techno Park, Bali Creative Industry Center (BCIC), Incubator Business Center di Semarang, Makassar Technopark, dan Pusat Desain Ponsel di Batam. “Tempat ini bisa dimanfaatkan secara gratis untuk semua yang ingin berinovasi,” imbuhnya.
Selain itu, Kemenperin menggagas pembuatan platform e-commerce untuk pelaku industri kecil dan menengah (IKM), yang bertajuk e-Smart IKM. Ini sebagai salah satu upaya strategis pemerintah guna membangun sistem database IKM yang diintegrasikan melalui beberapa marketplace yang sudah ada di Indonesia agar lebih memperluas panga pasarnya terutama untuk menembus ekspor.
Sejak diluncurkan pada Januari 2017, peserta yang telah mengikuti e-Smart IKM lebih dari 4.925 pelaku usaha dengan total omzet sudah melampaui Rp1,3 miliar. Kemenperin pun terus memacu tumbuhnya unicorn, pelaku startup yang memiliki nilai valuasi di atas USD1 miliar.
Pada kesempatan berbeda, Menperin Airlangga menyatakan, pihaknya terus bertekad untuk mendorong pendalam struktur industri manufaktur di Indonesia melalui peningkatan investasi atau ekspansi. Upaya ini guna membangun rantai pasok yang kuat dan terintegrasi sehingga dapat memenuhi kebutuhan dalam negeri, mensubstitusi bahan baku impor, serta mampu mengisi pasar ekspor.
“Sektor yang strukturnya sudah mendalam, misalnya industri otomotif. Hal ini tidak terlepas peran dari peningkatan investasi Jepang di sektor tersebut,” ungkap Menperin pada High Level Seminar of Project 2045 yang diselenggarakan oleh Kedutaan Besar Jepang untuk Indonesia di Jakartan, Sabtu (9/12).
Oleh karena itu, lanjut Airlangga, pemerintah berkomitmen menciptakan iklim investasi yang kondusif, di antaranya melalui deregulasi, penerbitan paket kebijakan ekonomi dan kemudahan izin usaha. “Kami berharap, otomotif Jepang ke depannya bisa ekspansi ke arah low carbon emission vehicle (LCEV), yang di dalamnya termauk electric vehicle,” ujarnya.
Sepanjang tahun 2017, investasi Jepang merupakan terbesar kedua di Indonesia dengan nilai mencapai USD8,4 miliar. Sementara pada periode Januari-April 2018, realisasi nilai penanaman modal dari investor Negeri Sakura,juga menduduki peringkat kedua sebesar USD1,4 miliar dengan total 375 proyek.
Selain sektor otomotif, Kemenperin pun mendorong investor Jepang dapat mengisi di sektor strategis seperti indutri kimia dan farmasi. “Apalagi, kemarin sudah ground breaking komplek industri kimia di Cilegon. Saat ini, dari klaster di Cilegon kita sudah bisa produksi plastik, baja, kaca, dan ban,” tuturnya. Sementara untuk pengembangan sektor otomotif, masih difokuskan di wilayah Karawang dan Bekasi karena sudah ada klaster industrinya.
Menperin menyampaikan, pihaknya gencar memacu program hilirisasi industri guna meningkatkan nilai tambah bahan baku dalam negeri. “Untuk sektor petrokimia dan otomotif, saat ini value added dan product value chain-nya hampir lengkap. Selanjutnya akan dibutuhkan untuk bahan baku akrilik. Artinya, perlu mendalami struktur industri untuk elektonika,” ujarnya.
Berdasarkan peta jalan Making Indonesia 4.0, ditetapkan lima sektor manufaktur yang akan menjadi pionir dalam penerapan revolusi industri generasi keempat, yaitu industri makanan dan minuman, industri tekstil dan pakaian, industri otomotif, industri kimia, dan industri elektronika. Sebab, kinerja kelima sektor ini dinilai mampu memberikan kontribusi signfikan bagi perekonomian nasional.
“Kami sudah pilih lighthouse industri yang sudah siap memasuki era industri 4.0. Mereka akan menjadi percontohan sehingga industri lainnya akan mengikuti. Kami melihat, kebanyakan di sektor industri skala besar telah mengimplementasikan teknologi industri 4.0. Contohnya industri elektronika di Batam yang sudah menerapkan bagaimana industri beroperasi dengan penggunaan augmented reality dan big data,” paparnya.
Menurut Airlangga, pemerintah dalam waktu dekat akan mengeluarkan insentif fiskal super deductible tax untuk industri yang melakukan kegiatan penelitian dan pengembangan serta menjalankan program pendidikan vokasi.”Selain teknologi, kunci di industri 4.0 adalah empowering human talents,” imbuhnya.
Tahun depan, Kemenperin akan meluncurkan Indonesia readiness index (INDI 4.0). Ini merupakan tools yang diterapkan pada industri untuk melakukan self assessment. “Data penilaian tersebut akan mendukung pelaksanaan Making Indonesia 4.0,” jelas Menperin.
Sumber : Kemenperin
Editor : Red SKI
Komentar