SKI l Lombok Timur-Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Lombok Timur,Murnan menyoroti program Kartu Indonesia Sehat (KIS),karena beberapa Peserta penerima kartu KIS dicabut.
“Ada sekitar 113 peserta KIS yang di cabut oleh pusat,karena ini dalam program BPJS,karena alasan ketidakjelasan dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil),” tegas Murnan di kantornya, Selasa (11|1) kemarin.
Menurutnya, terhadap persoalan ini harus dilakukan data ulang sehingga menjadi rekomendasi dari dewan segera menuntaskan.
Begitu juga dengan ada data dari provinsi, karena ketidak berdaya pemerintah Daerah untuk membayar sering anggaran. Sehinga membuat ada sekitar 19.000 lebih data di Provinsi, kemudian yang di kabupaten juga tidak bisa bayar ada sekitar 3000 yang pemegang kartu KIS.
Begitu juga bagaimana kalau yang sekitar 22 ribu ini dibiarkan tidak memiliki kartu BPJS, sementara mereka tidak mampu.
” Harus ada upaya pemerintah Daerah mendorong baik data yang ada di Provinsi dan Kabupaten untuk dimasukkan menjadi data peserta penerima program KIS APBN. Dengan melakukan menginput data bahwa memang masyarakat ini butuh kartu BPJS,” pintanya.
Murnan yang juga Ketua DPD PKS Lotim menambahkan saat Pemerintah Pusat tidak bisa mengakomodir data tersebut, kalau saja misalnya 3000 peserta, maka yang harus di siapkan anggaran sekitar 1 Milyar pada anggaran perubahan.
Dengan tujuan agar mereka tetap akan memiliki kartu BPJS,karena ini orang dan janji Bupati kan bagaimana dengan SKTM itu dan ini harus bisa diselesaikan agar tidak menimbulkan persoalan dikemudian hari nantinya.
” Kalau kita mengacu sesuai dengan target yang sudah direncanakan oleh pemerintah pusat,dimana semua masyarakat harus memiliki kartu BPJS baik yang KIS maupun Mandiri harus tuntas di tahun 2023 atau 2024,” tandasnya.(Sam).
