SKI l Lombok Timur-Direktur Lombok Corupption Watch (LCW), H.Hulain siap laporkan bank penyalur bantuan sosial di Lombok Timur ke Komisi Pemberantas Korupsi (KPK) di Jakarta. Karena diindikasi adanya dugaan permainan pihak bank penyalur dalam bansos dari pemerintah pusat.
Maka membuat KPM yang mendapatkan bantuan, baik dalam Program Keluarga Harapan (PKH) maupun Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dalam buku rekeningnya saldonya nol. Padahal pemerintah pusat tetap mencairkan bantuan tersebut.
” LCW akan melaporkan kasus ini ke KPK RI,” tegas Hulain di Selong, Kamis (21|10).
Ia menegaskan kenapa pihaknya akan melaporkan ke KPK,karena dugaan dana bansos ini diatas Rp 1 Milyar,maka untuk lebih cepat diproses ke KPK saja.
Sementara pihaknya sudah mengumpulkan sejumlah bukti-bukti mengenai KPM yang saldonya nol.Dengan mengambil sampel dari wilayah Selatan,tengah dan utara yang mendapatkan bansos tapi bermasalah.
” Sebelum datang melapor ke KPK pihaknya masih terus turun melakukan investigasi ke lapangan saat ini, guna menambah bukti-bukti yang kita bawa,” terangnya.
Hulain juga menambahkan sebelum berangkat ke KPK untuk melaporkan kasus bansos tersebut yang diduga dipermainkan pihak bank penyalur. Dari LCW bersama elemen pergerakan lainnya akan melakukan aksi terlebih dahulu di kantor bank penyalur bansos PKH dan BPNT.
” Selain melakukan aksi di kantor bank penyalur kami juga akan aksi di kantor KPK RI saat melapor nantinya,” tambahnya.
Hulain yang juga tokoh Advokad senior di Lotim menduga kalau persoalan KPM yang saldonya nol tersebut masalahnya ada di bank penyalur.
Makanya kami akan minta pertanggungjawaban bank panyalur kenapa sampai seperti itu, karena kalau tidak diributkan oleh warga yang mendapatkan bantuan bersama Kadesnya,maka bank penyalur akan tetap santai dan tidak gerasak gerusuk seperti saat ini untuk mencari solusi penyelesaian masalah.
” Bank penyalur harus bertanggungjawab atas bansos yang saldonya nol di rekening KPM tersebut,” tukasnya.(Sam).
