SKI, Giri Menang – Masa Tanggap Darurat Bencana Gempa Bumi yang ditetapkan oleh Gubernur Nusa Tenggara Barat berakhir tanggal 25 Agustus tahun lalu, ternyata telah menghadirkan semangat solidaritas dan kemanusiaan secara nasional. Banyak pihak telah memberikan bantuan, baik tenaga, pikiran, uang, bahkan logistik untuk membantu masyarakat yang terdampak bencana gempa di Pulau Lombok, khususnya di Kabupaten Lombok Barat, (7/1/19).
Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Lombok Barat pun berinisiatif membuka rekening untuk memberi kesempatan banyak pihak membantu dalam bentuk uang. Sisanya yang terbanyak adalah pihak-pihak yang membantu secara langsung ke masyarakat tanpa berkoordinasi dengan Pos Komando Utama Tingkat Kabupaten maupun Tingkat Kecamatan. Mereka turun langsung menyalurkan bantuan berupa logistik maupun para relawan yang langsung mendampingi warga di titik-titik pengungsian.
“Kita sangat berterima kasih kepada semua pihak, baik warga masyarakat Lombok yang tidak terdampak maupun masyarakat Indonesia pada umumnya. Bencana Gempa Bumi tahun lalu telah memberikan pelajaran berharga kepada kita, bahwa kami tidak sendiri menghadapi bencana. Kami banyak dibantu oleh berbagai pihak untuk menghadapi masa tanggap darurat dan pasca itu. Kalau sendiri, kami pasti tidak mampu,” ujar Bupati Lombok Barat H. Fauzan Khalid beberapa waktu lalu.
Fauzan mensyukuri hikmah terbesar bencana gempa bumi itu bagi warganya dan umumnya bangsa Indonesia adalah tumbuh suburnya semangat solidaritas sosial, saling tolong menolong, dan saling menghibur antara satu komunitas dengan komunitas lainnya.
Kepala BPBD Lombok Barat H. Moh. Nadjib pun mencatat pihak-pihak yang memberikan bantuan melalui Pos Komando adalah sebanyak 248 pihak, baik pemerintah, swasta, maupun komunitas.
“Mereka yang melalui Posko, pasti kita catat. Rata-rata memberikan bantuan berupa logistik,” tutur Nadjib saat menghadiri Rapat Koordinasi Pembangunan Hunian Tetap (Huntap) di Aula Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Lombok Barat, Kamis (3/1/19).
Sedangkan bantuan pihak ke-III dalam bentuk uang dan melalui rekening BPBD, tambah Nadjib berjumlah lebih dari Rp. 1,69 milyar.
“Kita dibantu oleh Baznas Kabupaten Lombok Barat sebesar Rp. 1 milyar, sisanya dari Pemerintah Daerah Kabupaten Kediri, Garut, Sangihe, Asosiasi DPRD Kab/Kota se Indonesia, Ikatan Alumni Sunan Kalijaga, dan banyak lagi lainnya,” papar Nadjib sambil menyebut angka-angka dan memastikan bahwa dana tersebut telah tercatat, baik sumber maupun pengeluarannya.
Bantuan tersebut, tambah Nadjib, belum termasuk bantuan pembangunan infrastrukrur berupa sekolah, tempat ibadah, pos pengungsian dan pendukungnya yang disampaikan melalui beberapa group media nasional dan pihak kementerian.
“Dalam proses pencatatan dan penggunaannya, BPBD sepenuhnya didampingi oleh BPKP dan Inspektorat. Semua catatan keuangan didampingi oleh mereka,” aku Nadjib.
Di kesempatan yang sama, Sekretaris Daerah Lombok Barat H. Moh. Taufiq memastikan bahwa bantuan dari Pemerintah Kabupaten Kediri Jawa Timur sejumlah Rp. 300 juta adalah untuk membangun Hunian Sementara (Huntara) buat warga.
“Menurut mereka, jumlah ini adalah untuk pembangunan hunian sementara (huntara). Dalam waktu dekat, Ibu Bupati Kediri akan datang mengecek realisasi penggunaannya. Saya minta jangan sampai kita mempermalukan Lombok Barat, apalagi sampai realisasinya seadanya. Semua harus kita pertanggung jawabkan,” tegasnya.
Karena permintaan dari donator (Pemerintah Kabupaten Kediri, red), seluruh Huntarabl harus dibangun di satu titik lokasi, yaitu di Sidemen Desa Lembah Sari Kecamatan Batulayar.
Menurut Taufiq, agar mereka mudah melakukan pengecekan.
Untuk diketahui bencana gempa bumi pertengahan tahun lalu menimpa ratusan ribu warga Kabupaten Lombok Barat. Terutama di empat Kecamatan, yaitu Kecamatan Gunung Sari, Kecamatan Batulayar, Kecamatan Lingsar, dan Kecamatan Narmada ratusan ribu warga terpaksa menghuni pengungsian yang seadanya. Catatan terakhir yang dimiliki Pemerintah Kabupaten Lombok Barat, paling sedikit 44 orang meninggal dunia dan ratusan lainnya luka-luka. Beberapa waktu kemudian menjalar penyakit malaria yang membuat pemerintah terpaksa menetapkan status Kejadian Luar Biasa skala Kecamatan. Selain dampak kepada manusia, gempa tersebut telah mengakibatkan kerusakan terhadap 72.222 rumah, 221 rumah ibadah, 87 sekolah/ madrasah, 4 jembatan, 60 tanggul dan 129 toko/kios.
Menurut catatan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Lombok Barat kala itu, kerugian secara materil diprediksi mencapai Rp. 222,5 milyar dan biaya recovery keseluruhannya mencapai lebih dari Rp. 4 trilyun.
Penulis : Amri
Editor : Red SKI
Komentar