SKI,LOTIM – Upaya peningkatan kwalitas BPNT di Kabupaten Lombok Timir, Bupati H.M.Sukiman Azmy pimpin rapat koordinasi dengan Camat Se-Lombok Timur, acara berlangsung Rabu, (03/7) di Rupatam I lantai II Kantor Bupati Lotim, dihadiri Kepala BRI Cabang Selong, Kepala Dinas Sosial, OPD terkait dan Camat.
Dalam arahanya Bupati Lombok Timur, H.M.Sukiman Azmy menjelaskan selama ini, para Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di Kab. Lombok Timur masih menerima bantuan BPNT dengan berbagai pariasi ada yang menerima 6 kg beras dan telur, ada juga, 5 kg beras dan telur dan sebagainya di stiap Kecamatan tidak sama, jelasnya. Untuk itu harap Sukiman, pada bulan juli ini agar para penerima manfaat, diseragamkan tidak boleh ada lagi Kecamatan yang satu, berbeda dengan Kecamatan yang lain dalam penerimaan bantuan tersebut, ungkapnya.
PKH diharapkan juga bisa meningkatkan kwalitas barang yang diterima KPM dengan berbagai pariasi di setiap Kecamatan dan distributornya dari supplier lokal. ” ini upaya yang serius tegas Sukiman, ujung tombak dan keberhasilan program ini ada di para Camat dan Kepala desa, dan diharapkan adanya koordinasi dengan stekholder ditingkat bawah, ditegaskan kembali bahwa mulai juli ini, Pemda akan meningkatkan kwalitas bantuan para penerima manfaat minimal 9 kg beras premium dan telur menyesuaikan. Sebagai konpensasi program ini, pemda akan memberikan biaya pengiriman minimal 50jt perbulan untuk biaya pendistribusian sampai ke tingkat desa, sehingga tidak perlu lagi mencari biaya pengiriman dari KPM, tegas Sukiman.
Dari rakor tersebut Bupati berharap disetiap desa di kabupaten Lombok Timur, sudah terbentuk minimal dua agen yang ter SK kan Dinas Sosial dan pendistribusian tidak dilaksanakan sebelum administrasi selesai yakni pembentukan agen ditingkat desa, untuk itu koordinasi sangat diperlukan. Sementara itu Kepala BRI cabang Selong, Bayu menjelaskan keberadaan keagenan brilink pada dasarnya untuk pencairan Bansos namun demikian diperbolehkan melakukan dengan chanel-chanel dan unit-unit kerja BRI dan murni tidak ada potongan maupun pungutan, jelasnya.
Dikatakanya BRI tidak pernah merekomendasikan KPM ke E-warung tertentu, namun yang menetukan adalah para pendamping, jelasnya. ” Ada 310 e-warung yang ter SK kan namun yang beroperasi hanya 274 agen. Kedepan akan direviu keberadaan agen tersebut dan pada dasarnya BRI akan mendukung seluruh kebijakan dan program-program Pemerintah Daerah, tegasnya.(Red).
Komentar