SKI | Lotim – Adanya kebijakan Penjabat Bupati Lombok Timur,HM.Juani Taofik menempatkan sejumlah alumni Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) menjadi Kepala Pasar di Lotim tentunya mendapatkan sorotan dari pengamat Birokrasi Pemerintahan di Lotim,H.Muhasim.
H.Muhasin yang juga alumni Akademi Pemerintahan Dalam Negeri (APDN) sebelum berganti nama menjadi Sekolah Tinggi Pemerintahan Dalam Negeri (STPDN) ke Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) menilai kelau penunjukan alumni IPDN menjadi kepala pasar tentunya dianggap kurang elok dan kurang pas.
Maka tentunya Pj Bupati harus meninjau ulang kebijakan tersebut, apalagi alumni IPDN itu tidak memiliki kompetensi untuk mengurus masalah pasar,melainkan memiliki kompetensi kepamongan.
Apalagi alumni IPDN tersebut telah menduduki jabatan strategis di birokrasi pemerintahan di Lotim,namun kemudian Pj Bupati membuatkan kebijakan baru dengan menjadikan ASN dan PPPK menjadi kepala pasar di Lotim.
” Saya melihat kurang elok kalau alumni IPDN ditugaskan menjadi kepala pasar,” tegas Muhasin saat diminta tanggapannya, Minggu (7|1).
Oleh karena itu lanjutnya, agar tidak menimbulkan polemik terhadap kebijakan Pj Bupati menjadikan alumni IPDN menjadi kepala pasar,maka sebaiknya ditinjau ulang lagi meskipun tujuan bagus.
Terkecuali kalau alumni IPDN ditugaskan mengurus pemungutan pajak ditingkat kecamatan disebut Petugas Pemberdaharaan Kecamatan (PPK) baru pas sesuai dengan ruang kerja dan golongan.
” Masak alumni IPDN yang golongannya III menjadi Kapas,maka ini tentunya harus menjadi perhatian Pj Bupati,” ujarnya. (Sul).
