SKI| NTB- Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat menggelar Focus Group Discussion (FGD) bersama pengurus Parpol dan tokoh agama serta masyarakat guna melakukan pemetaan Potensi Konflik Sosial Budaya Pemilu Serentak 2024.
“Kegiatan itu digelar untuk mendapatkan bahan masukan terkait dengan potensi konflik pemilu di NTB,” kata Kepala Bangkespoldagri Lalu Abdul Wahid saat acara FGD di kantor Bangkespoldagri di Mataram, Selasa (15|3)
Pihaknya menyampaikan ucapan terima kasih kepada seluruh peserta yang sudah hadir dalam kegiatan ini dan memberikan banyak masukan terkait dengan potensi konflik di NTB. Sehingga dapat dipetakan kembali agar dalam pelaksanaan Pemilu 2024 di dapat berjalan dengan aman dan lancar khususnya di NTB.
“Kita berharap supaya Pemilu 2024 berjalan aman dan lancar. Semoga sinergitas tetap terjaga,” katanya.
Sementara itu, Analis Utama Baintelkam Polri Kombes Pol Fatori mengatakan, melalui kegiatan ini diharapkan dapat mendapatkan masukan dari pejabat maupun tokoh di NTB guna membantu Negara menciptakan situasi yang damai sesuai dengan tujuan Pemilu serentak 2024 berjalan aman dan sukses.
“Saya berharap dengan dilaksanakannya kegiatan ini kita dapat berdiskusi, hasil diskusi ini sebagai bahan masukan kepada Kapolri dalam menindaklanjuti situasi yang berkembang menjelang Pemilu 2024,” katanya.
Ketua Komisi IV DPRD Provinsi NTB H. Ahmad Fuadi mengatakan, berdasarkan pengalamannya dalam berpolitik, terdapat banyak potensi konflik yaitu konflik antar pendukung calon, adanya kepentingan dan mengikuti kompetisi dengan target harus menang.
Di Provinsi NTB sendiri pemahaman politik masyarakat belum maju, namun ada satu hal di masyarakat yaitu kejenuhan dalam pelaksanaan Pemilu maupun Pilkada, sehingga kerawanan terjadi konflik sudah kurang.
“Namun dalam pelaksanaan Pemilu Legislatif dan Pilkades di NTB sendiri sangat rawan terjadinya konflik,” katanya.
Konflik dalam pemilihan Legislatif dikarenakan banyaknya calon dan banyak simpatisan masing-masing calon, sehingga rawan adanya konflik. Sedangkan dalam pelaksanaan Pilkades terdapat Paslon dan pendukung yang berada pada satu desa tersebut, sehingga sulit menghindari konflik.
“Dalam pelaksanaan Pemilu kerawanan konflik yang terjadi juga antara pihak penyelenggara dan simpatisan calon, sering terjadi konflik tersebut dikarenakan simpatisan yang tidak terima atas kekalahan paslonnya. Saya berharap dalam forum ini kita dapat meminimalisir atau meniadakan rawannya konflik yang terjadi menjelang maupun pasca Pemilu 2024,” katanya. (ted).
