SKI| LOTIM–Direktur Advorkasi Buruh Migran Indonesia (ADBMI), Roma Hidayat mengaku kalau Pemerintah Kabupaten Lombok Timur sampai saat ini belum berpihak kepada para pahlawan devisa yang bekerja diluar negeri, baik yang berangkat dengan cara legal maupun legal. Hal ini dibuktikan dengan minimnya anggaran yang disiapkan untuk perlindungan TKI yang bekerja di luar negeri.
” Bisa saya katakan kalau Pemkab Lotim belum berpihak kepada perlindungan TKI, kalau dilihat dari sisi anggaran yang disediakan sangat minim,” tegas Roma Hidayat yang didampingi pengurus ADBMI lainnya kepada wartawan di lesehan Sehati.
Ia menjelaskan kalau melihat sampai saat ini tidak banyak dilakukan pemerintah terhadap tenaga kerja, dengan terlihat di RPJMD-nya hanya banyak program fisik yang ada,sedangkan program perlindungan tidak kelihatan ini menjadi masalah.
Sementara keberadaan TKI sangat besar ingkamnya kepada pemerintah, dengan pengiriman mencapai Rp 320 Milyar dari TKI melalui bank yang tentunya pemerintah daerah juga menikmatinya.
” Masalah perlindungan TKI ini tanggungjawab ada ditangan pemerintah kalau berbicara masalah aturan, sehingga tentunya memberikan anggaran yang cukup, akan tapi kenyataannya tidak bertambah-tambah sampai saat ini,” ujarnya.
Sementara itu, lanjutnya sampai saat ini ADBMI sudah menyelesaikan kasus masalah TKI sebanyak 21 kasus dengan biaya sendiri tanpa ada campur tangan dari pemerintah.Sehingga ini menjadi masalah yang harus diselesaikan dan solusi terbaik.
” Paling tidak kami minta Pemkab Lotim menyiapkan anggaran Rp 2,5 Milyar saja untuk perlindungan tenaga kerja dengan masing-masing desa mendapatkan Rp 10 juta pertahun untuk pendampingan dalam memberikan perlindungan kepada TKI,” pinta Roma Hidayat.(Rizal/Red Ski).
Komentar