SKI l Lombok Timur-Salah satu Pengamat birokrasi pemerintahan Lombok Timur, H.Muhasim angkat bicara terkait dengan ributnya di media massa mengenai masalah Sekretaris Daerah (Sekda) Lotim, HM.Juani Taofik menjadi penghubung atau lobby antara Bupati Lotim dengan DPP Partai Gerindra.
Hal ini dalam kaitannya rencana keinginan Bupati Lotim untuk menahkodai DPD Partai Gerindra NTB. Dengan sebagaimana pernyataan Ketua DPC Partai Gerindra Lotim, H.Haerul Warisin yang juga mantan Wakil Bupati Lotim saat ini menjabat sebagai anggota DPRD NTB.
” Kalau Sekda Lotim menjadi penghubung atau juru lobby antara Bupati dengan DPP Partai Gerindra salah besar, karena Sekda itu jabatan birokrasi bukan jabatan politik,” tegas Muhasim saat diminta tanggapannya, Minggu (5|9).
Mantan Asisten I Bidang Pemerintahan Setdakab Lotim ini mengatakan dirinya menyakini kalau pernyataan yang dikeluarkan Ketua DPC Partai Gerindra Lotim di media mengenai Sekda Lotim menjadi penghubung atau lobby benar.
Apalagi dikuatkan dengan adanya pernyataan dari Ketua DPC Partai Gerindra Lotim meminta kepada awak media untuk menanyakan lebih jelas lagi mengenai hasil komunikasi politik antara Bupati dengan DPP Partai Gerindra.
” Saya menyakini penyataan Ketua DPC Partai Gerindra Lotim tersebut,” ujarnya.
Muhasim menandaskan apapun alasannya seorang Sekda itu masuk ke ranah politik, karena sudah jelas aturan main dalam birokrasi atau ASN tersebut,apalagi sudah ada aturan perundang-undangan yang berlaku mengenai larangan ASN berpolitik praktis.
Karena kalau Sekda mau berpolitik praktis tanggalkan ASN-nya, sedangkan pada sisi lainnya Sekda itu sebagai pembina kepegawaian di Lotim,maka sangat tidak pantas sekali masuk dalam ranah politik menjadi penghubung atau lobby politik Bupati dengan DPP Partai Gerindra.
” Harusnya Sekda Lotim memberikan contoh yang baik terhadap tataran birokrasi di Lotim dengan tidak masuk terlalu jauh keranah politik,” tukasnya.
Lebih jauh Muhasim menambahkan kalau Bupati dan Wakil Bupati Lotim melakukan lobby politik dengan orang politik di Jakarta,maka tidak ada masalah karena merupakan jabatan politik.
Namun jabatan Sekda itu bukan jabatan politik melainkan jabatan birokrasi tertinggi. Maka hendaknya harus disyukuri jabatan itu dengan sebaik-baiknya,dengan tidak melenceng dari tugas seorang Sekda.
” Kalau ngeloby politik ya orang politik sesuai dengan tufokasi, sedangkan Sekda boleh ngeloby tapi mengenai masalah kebirokrasian sampai ke pusat,” tambahnya.
Oleh karena itu,lanjut pengamat birokrasi pemerintahan Lotim menegaskan kalau Sekda mau berpolitik tanggalkan ASN-nya. Dengan mengundurkan diri ataukah diberhentikan nantinya kalau mengacu pada aturan yang ada.
Hal ini dimaksudkan agar tidak bercampur tugasnya antara mengurus politik ataukah birokrasi. Padahal dalam rentan aturan yang ada tugas Sekda fokus terhadap birokrasi pemerintahan saja mengurus ASN.
” Saya melihat Sekda Lotim terlalu bersemangat berselancar sampai tidak bisa menyembunyikan sehingga akhirnya diketahui publik,” tandas Muhasim.
Kemudian,Muhasim meminta kepada Bupati Lotim untuk menegur Sekda Lotim agar tidak melenceng dari tugasnya dan fungsinya. Karena Bupati memiliki tugas dan tanggungjawab yang besar untuk melakukan peneguran terhadap Sekda.
” Kalau Bupati tidak bisa menegur maka Gubenur memiliki kewajiban mengingatkan Bupati agar menegur Sekda,karena untuk pengawasan Sekda atau eselon II ada di Pemprov,” tandasnya.
Sementara ditempat terpisah Sekda Lotim,HM.Juani Taofik saat dikonfirmasi menepis dengan mengatakan bukan lobby, akan tapi dirinya pernah mendampingi Bupati ke HBK di Senayan dalam rangka untuk mensinergikan beberapa program prioritas daerah.
Dengan tentunya dalam kapasitas beliau (HBK,red) sebagai salah satu anggota DPR dari Dapil Lombok. ” Yang jelas bukan lobby, tapi mendampingi Bupati ke HBK untuk sinergikan program prioritas daerah,” tandasnya.(Sam).
