SKI, Jakarta – Demikian pernyataan Hendrik Yance Udam (HYU) Selaku Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional Gerakan Rakyat Cinta NKRI (Gercin-NKRI) dalam keterangan persnya Rabu Sore, (19/12/18), di Jakarta.
“Persoalan papua telah final dalam bingkai negara kesatuan republik indonesia sesuai dengan pepera ( penentuan pendapat rakyat ) 1 mei 1969 yang difasilitasi oleh PBB sesuai dengan hukum internasional yang berlaku.
Itu berarti papua telah merdeka secara berdaulat dalam NKRI, saatnya kita mengisi
kemerdekaan itu dengan hal-hal yang positif dan membangun papua dalam bingkai NKRI.” ujar Hendrik.
Selanjutnya Hendrik Yance Udam yang biasa dipanggil HYU mengatakan di Papua terdapat tujuh (7) wilayah adat dan terdiri dari kurang lebih dua ratus lebih suku-suku asli papua yang
mendiami tanah papua dan salah satu tujuan kita mendirikan negara adalah kesejahteraan, pertayaan kami, seandainya papua didorong untuk merdeka keluar dari NKRI oleh elit-elit politik dan antek-antek asing yang adalah petualang-petualang politik yang ada,
Apakah papua akan lebih sejahtera dan aman ? kami yakin tidak, sebab akan terjadi pembunuhan di mana-mana untuk merebut kekuasaan yang ada.
Sedangkan papua masih dalam NKRI saja sesama orang asli papua (OAP) saling membunuh melalui perang suku sesama suku-suku di papuadan terjadi sukuisme yang sangat tinggi untuk jabatan-jabatan strategis di pemerintahan dan politik di papua, hanya suku tertentu yang mendominasi pemerintahan yang ada.
Papua merdeka keluar dari NKRI bukan solusi dalam mendorong orang papua ke dalam
lembah maut dan akan membuat hidup kita orang papua semakin sengsara dan menderita.
“Kami meminta kepada Gubernur provinsi Papua Lukas Enembe S.IP untuk segera melakukan komunikasi dengan semua stakeholder yang ada di papua, tokoh agama, tokoh pemuda, tokoh adat serta TNI/Polri untuk mencari solusi bersama dalam menyelesaikan krisis Nduga berdarah yang mengakibatkan para perkerja jalan trans papua di tembak oleh Kelompok Sipil Bersenjata (KKB).” imbuhnya.
“Gubernur Papua Lukas Enembe harus mengeluarkan statemen atau peryataan yang santun dan menyejukkan sehingga dapat menenangkan situasi di papua yang lebih harmonis bukan malah mengeluarkan statemen yang menakutkan orang dan dapat menyuburkan semangat perpecahan serta menimbulkan benih-benih konflik baru lagi di papua.
Kami tidak sependapat dengan statemen Gubernur Papua Lukas Enembe S.IP yang
mengatakan bahwa persoalan Nduga adalah persoalan orang papua minta merdeka yang telah di muat di beberapa media lokal maupun nasional.
Statemen tersebut berbeda dengan statemen Wakil Gubernur Klementinal SE, MM. yang telah dimuat di beberapa media lokal maupun nasional yang mengutuk keras dan menyatakan bahwa persoalan penembakan karyawan PT. Istaka ketika membangun jembatan jalan trans papua adalah merupakan kekejian Kelompok Sipil Bersenjata (KKB) dan meminta aparat TNI/Polri untuk menangkap pelaku tersebut. Kami sangat heran kedua tokoh tersebut yang adalah merupakan perwakilan pemerintah pusat di daerah mengeluarkan statemen yang sangat berbeda dan kontroversial yang satunya mendukung pemerintah pusat dan yang satunya tidak mendukung malah melemahkan kekuatan negara di papua.” tegas HYU.
“Untuk itu kami meminta kepada Gubernur Papua Lukas Enembe S.IP MH untuk segera mencari solusi strategis untuk menyelesaikan persoalan papua dalam bingkai NKRI dan juga memediasi kelompok-kelompok yang bertikai di papua, dan tidak usah selalu menggertak pemerintah pusat dengan isu papua merdeka sebab papua telah final dalam NKRI dan tidak dapat dikotak-katik dan kami mendukung sepenuhnya pembangunan infrastruktur yang telah dilakukan oleh Bapak Presiden Joko Widodo (pemerintah pusat) di papua untuk mensejahterakan orang papua dalam bingkai NKRI dan mendukung TNI/Polri untuk menjaga keamanan di papua serta mengejar para pelaku kriminal bersenjata di papua yang menewaskan anak bangsa yang sedang bekerja di jalan trans-papua di Kabupaten Nduga Papua.” pungkasnya.
Penulis : Fri
Editor : Red SKI
Komentar