SKI l Lombok Timur-Sejumlah anggota DPRD Lombok Timur menilai kalau jumlah tenaga honda di Lotim sudah Over kapasitas,sehingga ini tentunya harus menjadi perhatian pemerintah daerah agar tidak menjadi beban daerah.
” Kalau saya melihat keberadaan tenaga honda di Lotim over kapasitas,” tegas anggota DPRD Lotim, HL.Hasan Rahman di kantornya Selasa kemarin (28|12).
Oleh karena itu, kata Ketua DPD Golkar Lotim ini meminta kepada Pemkab Lotim dalam hal ini Badan Kepegawaian Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Lotim dalam melakukan pengrekrutan tenaga honda hendaknya mempertimbangkan beban kerja, bukan karena adanya rekomendasi dari OPD.
Begitu juga Pemkab Lotim khususnya BKPSDM dalam melakukan perekrutan tenaga honorer agar bisa mempertimbangkan beban kerja dan anggaran yang ada, bukan karena adanya rekomendasi dari OPD.
Karena sebenarnya tenaga honda kita sudah over kapasitas, tapi semua SK sudah ditandatangani oleh pak bupati,maka jangan sampai tanda tangan Bupati ini sama dengan tandatangan kepala sekolah atau UPT.
” Kalau SK nya di tandatangani oleh Kepala Sekolah bolehlah para Honda ini di gaji melalui dana BOS,tapi kalau SK-nya ditandatangani Bupati maka tentunya gajinya harus berasal dari APBD,” tandasnya.
Selain itu, lanjutnya, Bupati Lotim harus serius terhadap persoalan tenaga honda di Lotim dengan jumlah 14 ribu lebih tersebut. Terutama persoalan gaji yang diterima masih jauh dibawah UMR,karena seharusnya digaji sesuai dengan standar UMR.
” Kalau SK tenaga honda itu sudah ditandatangani Bupati,maka konsekwensinya harus diberikan gaji sesuai dengan UMR,” tandasnya.(Sam).
