SKI| Lombok Tengah- Kasus UTD Praya yang sampai saat ini masih belum jelas kembali dipertanyakan oleh Gerakan Mahasiswa dan Pemuda Republik Indonesia (GMPRI) Loteng. Pihaknya menuntut agar kasus tersebut segera dituntaskan
Koordinator Aksi Iqra Hafiddin menyebut bahwa dalam kasus UTD terdapat mafia darah di Dinas Kesehatan Loteng.
“Sangat kuat dugaan kami bahwasanya pengelolaan dan operasional UTD Dikes Loteng dipenuhi dengan permasalahan yang sangat pelik,” Ungkapnya saat melakukan aksi di kantor Dikes pada Senin (18|10)
Selain itu, seluruh operasional atau aktivitas pelayanan UTD tersebut sepenuhnya dibiayai melalui anggaran pendapatan dan belanja Daerah dengan jumlah yang sangat fantastis bahkan setiap tahunnya cenderung mengalami kenaikan
“Pada tahun 2018 berjumlah 1,5 M, 2019 1,4 M, 2020 2,3 M,” Bebernya
Namun dengan kenaikan anggaran tersebut tidak membuat pelayanan kepada masyarakat meningkat, bahkan mengalami kesulitan yang dialaminya
Kemudian, masa aksi juga mempertanyakan peruntukan anggaran sebesar itu yang apabila masih ada klaim jasa pelayanan yang dilakukan. Bahwa diketahui setiap tahunnya UTD melakukan penagihan kepada pihak RSUD Praya
“Ini kan jangan sampai ada kesan UTD sedang berbisnis dengan produk darah,” Jelasnya
Sementara itu, masa juga hampir adu jotos dengan piihak petugas kepolisian yang berjaga, dikarenakan pihak Dikes tidak menemuinya.
“Kalau tidak ada Plt Dikes kami akan sweping kantor ini,” Geramnya
Berselang kemudian, Plt Dikes Muzakkir Langkir datang menemui masa aksi dan akan menyampaikan apa yang menjadi keluhan masa ke Bupati Loteng
“Nanti kami sampaikan hal ini ke bapak Bupati,” Tutupnya (riki)
